Home » » Mendagri Tidak Paham Sejarah

Mendagri Tidak Paham Sejarah


GBPH Prabukusumo mengatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menjadi pihak yang paling bertanggung jawab di balik kisruhnya Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DI Yogyakarta.

GBPH Prabukusumo mengemukakan hal itu seusai mengembalikan Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat miliknya sebagai tanda dirinya mundur dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat DIY dan keanggotan partai tersebut, Kamis (9/12/2010).

"Itu tanggung jawab Mendagri karena konsep penuh ada pada dirinya. Seharusnya ia membayangkan dirinya yang semula Sultan lalu jadi Gubernur. Bagaimana pengorbanannya dan komitmennya untuk bersatu dengan NKRI. Saya harap Mendagri bisa kembali mempelajai amanat 5 September," katanya.

Selain itu Prabukusumo juga merasa sedih dengan banyaknya pihak yang masih saja mencoba mempermasalahkan keistimewaan DIY.

"Saya anggap mereka tidak cermat soal sejarah keistimewaan DIY. Seharusnya mereka yang tidak mengakui keistimewaan DIY bisa menempatkan dan membayangkan dirinya sebagai Sultan dan Paku Alam. Bagaimana ia menyerahkan harga dirinya menjadi Gubernur dan tunduk dengan berbagai aturan. Ini sebuah pengorbanan yang besar. Dan bagi saya memperjuangakan keisitmewaan adalah sebuah kewajiban, ini menyangkut harga diri ayah saya. Dan sekali pun saya tidak pernah mau jadi anak yang durhaka dengan melupakan perjuangan beliau."

Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Yogyakarta - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger