Home » , » Batalkan SK Bupati soal Seragam

Batalkan SK Bupati soal Seragam

Gubernur DIJ Hamengku Buwono X diminta menggunakan kewenangan represif membatalkan SK Bupati Bantul No. 169 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Tertinggi Pakaian Seragam Sekolah. Pembatalan itu dilakukan karena SK bupati itu dinilai menabrak berbagai peraturan perundang-undangan di atasnya.
’’Kami minta agar gubernur mengevaluasi sekaligus membatalkannya,’’ ujar Kabid Kajian Politik Kemahasiswaan (KPK) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jogja ZA Firmantoro, Rabu lalu (13/7). Sebagai tindak lanjut dari desakan itu, Firmantoro secara resmi melayangkan surat ke gubernur. Kemarin (14/7), surat tersebut dikirimkan ke gubernur.
Mahasiswa FH UII ini mengaku telah melakukan sejumlah kajian atas SK yang ditandatangani Bupati Bantul Sri Suryawidati pada 5 Juli 2011. Dari kajian yang
dilakukannya, SK bupati itu secara filofosis, sosiologis, dan yuridis cenderung lemah.
Bahkan dari sisi yuridis, Firmantoro menilai, bupati tak punya kewenangan mengeluarkan peraturan tentang penerapan harga tertinggi pakaian seragam di Bantul. Hingga saat ini, pihaknya belum menemukan peraturan perundang-undangan yang memberikan amanat agar bupati menerbitkan SK tersebut.
Sedangkan dari materi, SK bupati Bantul itu juga bertentangan dengan Pasal 181 PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan maupun Pasal 21 ayat (4) Peraturan Gubernur DIJ No. 12 Tahun 2008. Kedua aturan itu secara tegas melarang sekolah dengan alasan maupun dalih apa pun baik individual maupun kolektif melakukan pengadaan seragam.
SK bupati itu juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Itu karena dalam diktum keputusan itu menyatakan, pelaksanaan pengadaan pakaian seragam sekolah dilaksanakan oleh koperasi siswa atau hasil musyawarah orang tua atau wali peserta didik di sekolah masing-masing.
Firmantoro ingin, pola pengadaan seragam sekolah di Bantul disesuaikan dengan peraturan yang ada. Yakni diserahkan ke orang tua siswa. ’’Orang tua siswa
harus diberi kebebasan memilih. Biarakan mereka membeli di luar. Sekolah tidak perlu ikut campur tangan,’’ ingatnya.
Di mata aktivis HMI ini, melibatkan koperasi siswa justru akan membebani siswa. Bukan seharusnya siswa yang masih belajar diserahi urusan pengadaan seragam yang bukan menjadi tugasnya. ’’Koperasi siswa tidak pernah disiapkan untuk melakukan pengadaan seragam. Ini harus dipahami,’’ ingatnya.
Aturan soal kopsis telah termuat dalam UU No. 25 Tahun 1992 tepatnya pasal 18 ayat (1) dan penjelasannya tentang Perkoperasian. Tentang dasar permintaan gubernur mengevaluasi SK bupati Bantul itu adalah mengacu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) No. 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah junto Permendagri No. 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kepala Daerah. Berdasarkan aturan-aturan itu, gubernur punya kewenangan mengevaluasi dan membatalkan SK bupati Bantul tersebut.
Sedangkan Direktur Pusat Bantuan Hukum (PBH) Jogja Ibnu Darpito SH mempersilakan masyarakat yang merasa menjadi korban sekolah dalam pengadaan seragam itu mengadukan ke lembaganya yang beralamat di Jalan Jenggotan No. 5 A Jetis Jogja. Sebab, pemerintah maupun peraturan perundang-undangan telah mengatur sekolah dilarang menjual seragam kepada orang tua siswa dengan dalih apa pun. ’’Kalau dilanggar maka itu merupakan pelanggaran yang harus disikapi,’’ katanya. (mar/kus)
Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Yogyakarta - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger