Home » , » Hindari Korupsi, Tolak Penuhi Tuntutan

Hindari Korupsi, Tolak Penuhi Tuntutan

Jaksa pengacara negara (JPN) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Jogja menyatakan, tidak ada lagi pintu negosiasi dengan PT Perwita Karya. JPN berpedoman pada memori banding yang telah dikirimkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jogja. Kini, posisi banding telah sampai ke Pengadilan Tinggi (PT) DIJ.
’’Kalau diminta mediasi, saya kira itu sudah tertutup. Sebab kemarin siang (13/7), saya baru saja melaporkan ke atasan (Kepala Kejaksaan Tinggi DIJ) proses banding tersebut,’’ ujar pemegang kuasa khusus pembela Kasus Alih Kelola Giwangan dari Pemkot Jogja Kardi SH di Kantor Kejari Jogja kemarin (14/7).
Kardi menjelaskan, selain proses banding yang sudah berada di PT, pihaknya juga tak bersedia jika harus memenuhi tuntutan PT Perwita Karya. Yakni soal pematangan tanah yang nilainya Rp 2,384 miliar. ’’Meskipun Perwita Karya menurunkan nilainya, kami tetap tak berani berisiko memenuhi tuntutan itu,’’ imbuhnya.
Menurut Kardi, jika tuntutan tersebut penuhi bisa berakhir dengan menjadi temuan. Wali Kota Herry Zudianto bisa menjadi tersangka pidana korupsi. Sebab, pematangan tanah itu sudah dilakukan pemkot dalam APBD 1997, 1998, dan 1999. Saat itu, pematangan mereka lakukan dan sudah diakui dua saksi pemkot bahwa tanah di Giwangan sebelum ada kerja sama dengan Perwita Karya sudah matang.
’’Khusus untuk materi ini, kami sudah mewanti-wanti kepada pemkot untuk tak dipenuhi. Ini yang berpotensi menjadi tindak pidana korupsi karena pemkot sudah pernah melakukan pematangan tanah,’’ jelasnya.
Kardi juga menyoal tuntutan terhadap pembayaran di muka piutang pemilik kios oleh pemkot. Ini sangat berisiko bagi pemkot jika dipaksakan menerima. ’’Siapa yang berani menjamin pemilik utang itu tidak lari? Dari keterangan saksi saja, ada yang mengatakan sudah lunas,’’ ujarnya.
Mantan Kajari Lahat Sulawesi Selatan ini menerangkan, dari tiga tuntutan yang ada, JPN sepakat hanya mengakui satuan sambungan telepon. Pemkot sanggup membayar tuntutan ini dengan nilai Rp 319 juta.
Atas proses dan tuntutan tersebut, Kardi menyebut, pihaknya tak memiliki opsi untuk berunding. JPN tetap akan melaksanakan tugas dengan mempersiapkan proses banding PT yang kini tinggal menunggu waktu sidang.
Tetapi jika inisiatif mediasi tersebut datang dari pihak PT Perwita Karya, dia akan mempertimbangkannya. ’’Kalau dari kami tetap menghormati proses yang sudah berlangsung di PT. Silakan kalau Perwita Karya akan melakukan mediasi,’’ jelasnya.
Di lain pihak, Direktur LSM Lemka Potensi M Mahlin yang sejak mengawal proses pembangunan Terminal Giwangan menyesalkan sikap wali kota. Dia khawatir nama Herry Zudianto yang selama ini mendapat tempat di hati masyarakat bakal ternoda.
’’Kepemimpinan Pak Herry di akhir jabatannya malah menimbulkan kesan negatif di masyarakat. Sebab saat beliau mengakhiri masa jabatan menyisakan beban utang,’’ ujar Mahlin.
Jika ini terjadi, wali kota mendatang akan mendapat tugas berat dalam mengelola APBD, yakni harus bisa membagi APBD yang tersedot untuk belanja pegawai dengan membayar Perwita Karya untuk alih kelola. ’’Saya harapkan proses hukum yang selama ini berjalan, dipikirkan matang,’’ ujarnya.
Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Yogyakarta - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger