Home » , » Negosiasi Tuntas sebelum Aksi Sekber Klarifikasi, Tegaskan Hanafi Tidak Terlibat

Negosiasi Tuntas sebelum Aksi Sekber Klarifikasi, Tegaskan Hanafi Tidak Terlibat


Sekretaris Bersama (Sekber) Keistimewaan DIJ menolak adanya keterlibatan Ahmad Hanafi Rais dalam proses negosiasi perwakilan mereka untuk masuk ke Istana Gedung Agung dalam aksi pada Rabu lalu (13/7).

Proses negosiasi peserta aksi sudah dilakukan secara resmi oleh Ketua DPRD DIJ Yoeke Indra Agung Laksana pada Selasa lalu (12/7) dengan permintaan resmi dan prosedural.
’’Pada hari Senin 11 Juli 2011, pagi hari Sekber Keistimewaan DIJ melayangkan surat permohonan kepada DPRD DIJ yang berisi permintaan agar DPRD DIJ segera menyerahkan hasil sidang paripurna kepada Presiden sekaligus memfasilitasi delegasi masyarakat yang akan ikut mengantarkan hasil rapur tersebut di Istana Gedung Agung,’’ ujar Widhihasto Wasana Putra, ketua Sekber Keistimewaan DIJ di kantor Radar Jogja, kemarin (14/7).
Hasto, begitu biasa dia disapa, datang ke kantor redaksi Radar Jogja untuk mengklarifikasi berita di harian ini, kemarin. Dia didampingi perwakilan elemen lain pendukung penetapan.
Di antaranya adalah Julius Felicianus yang mewakili Jogja Bangkit, Bambang Sunarto (GRMB), Totok Sudarwato (LKNI-Pusat), Masbei Totok (Ngeksigondo Kotagede), Agung GM (Front Pembela Penetapan), Anik S dan Nuke (Laskar Srikandi Mataram), Kyai Demang (FPUB), serta Krisnadi Setyawan dan Utomo (Gerakan Rakyat Mataram).
Kepada Pemimpin Redaksi Radar Jogja Amin Surachmad yang menerima mereka, Hasto lalu membeberkan kronologi proses negosiasi untuk bisa masuk ke Istana Negara Gedung Agung.
Menurutnya, Sekber sudah melayangkan surat ke pimpinan DPRD DIJ pada Senin lalu (11/7). Hari itu juga, Ketua DPRD DIJ Yoeke Indra Agung Laksana membuat surat kepada Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia No: 164/714 perihal permohonan bertemu Presiden terkait Keistimewaan DIJ.
Setelah ada permohonan itu, Istana memberikan jawaban dengan mengutus Kapolda DIJ Brigjen Pol Ondang Sutarsa dan Kapoltabes Jogja Kombespol Mustaqim untuk menemui Sekber Keistimewaan. Intinya, Istana bersedia menerima permohonan itu dan siap menerima rombongan DPRD se-DIJ dan Sekber Keistimewaan pada Rabu siang pukul 14.00.
’’Jadi ketika aksi tersebut proses pembicaraan telah tuntas. Tidak ada lagi negosiasi karena semua telah selesai sebelum aksi dilakukan,’’ paparnya.
’’Dari pihak Istana Gedung Agung yang akan menerima adalah Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan Juru Bicara Presiden Julian Pasha,’’ imbuhnya.
Selama proses surat menyurat berjalan, Sekber Keistimewaan beberapa kali melakukan komunikasi informal dengan pihak Polda DIJ menyangkut teknis delegasi masuk. Dari proses komunikasi itu disepakati jumlah delegasi yang masuk sebanyak delapan orang.
Selanjutnya pada Rabu sekitar pukul 15.00, saat rombongan aksi sampai di depan Istana Gedung Agung, delegasi rombongan yang sudah terdata sebelumnya langsung masuk ke dalam Istana Gedung Agung. Saat itu, tak ada lagi proses negosiasi.
’’Jadi kesimpulan dari klarifikasi berita ini, tidak benar Ahmad Hanafi Rais melakukan negosiasi dengan pihak Istana Gedung Agung agar delegasi Sekber Keistimewaan dan DPRD provinsi, kota, dan kabupaten se-DIJ bisa masuk ke Istana Gedung Agung guna menyerahkan surat hasil sidang paripurna DPRD se-DIJ,’’ terang Hasto.
Pernyataan Hasto dikuatkan Ketua DPRD DIJ Yoeke Indra Agung Laksana. Dia mengatakan, negosiasi telah dilakukan sebelum aksi long march dari gedung DPRD DIJ menuju Istana Kepresidenan Gedung Agung berlangsung. ’’Kami lebih dulu menyurati Setneg,’’ ujar kemarin (14/7).
Dalam proses komunikasi tersebut, Yoeke menegaskan tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat. ’’Itu kami lakukan atas nama DPRD,’’ tambahnya.
Upaya yang dilakukan Yoeke itu berbuah manis. Pihak Istana Kepresidenan merespons permintaan pertemuan DPRD DIJ yang diikuti perwakilan Sekretariat Bersama
(Sekber) Keistimewaan DIJ itu. Rabu (13/7) sekitar pukul 15.00, Yoeke bersama Ketua DPRD Kota
Jogja Henri Kuncoroyekti, Ketua Dewan Bantul Tustiyani dan Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Slamet diterima Dipo Alam dan Julian.
Pertemuan berlangsung sekitar 45 menit di salah satu ruangan Gedung Agung. Dari lima ketua DPRD Kabupaten dan Kota se-DIJ, Ketua DPRD Sleman Kuswanto dan Ketua DPRD Kulonprogo Yuliardi tidak ikut dalam pertemuan tersebut.
Setelah bertemu Seskab dan juru bicara Presiden, agenda perjuangan Sekber Keistimewaan terus berlanjut. Rencananya Juli ini yang memasuki bulan Ruwah dalam penanggalan Tahun Jawa, mereka akan ziarah ke Makam Raja-Raja Mataram di Kotagede dan Imogiri. Di makam tersebut bersemayam beberapa raja Dinasti Mataram seperti Panembahan Senopati, Sultan Agung, dan HB IX.
Hasto berharap, rangkaian aksi maupun keputusan politik DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-DIJ mendukung penetapan akan mampu membuka mata dan telinga serta menggetarkan hati nurani SBY. Sebab kecuali Partai Demokrat (FPD), semua fraksi setuju penetapan.
Sikap FPD itu dinilai aneh dan menguatkan tudingan faktor utama penghambat penetapan sumbernya di SBY sebagai ketua Dewan Pembina. Padahal saat kampanye Pemilu 2009, SBY secara tegas menyatakan dukungan atas status keistimewaa DIJ yang menjadi kebanggaan bersama. ’’Keinginan rakyat menyangkut penetapan sangat demokratis, konkret dan nyata,’’ ungkapnya.
Di akhir penjelasannya, Hasto mengaku, perjuangan penetapan ini terbuka bagi siapa pun. Hanya, pihaknya tak ingin jika hal tersebut menjadi ajang menarik simpati masyarakat. ’’Siapa pun calonnya, jika untuk pemilukada, kami tolak,’’ tandasnya.
Terpisah, Ahmad Hanafi Rais menolak jika perjuangan keistimewaan DIJ dengan penetapan hanya dimonopoli pihak-pihak tertentu. ’’Saya kira teman-teman Sekber juga memiliki pemikiran terbuka untuk perjuangan penetapan Sultan dan Pakualam,’’ katanya.



Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Yogyakarta - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger